Tambang Rakyat BMR Legal, Lahan Pangan Terancam?

- Penulis

Jumat, 26 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BMR ditetapkan sebagai WPR emas terbesar di Sulut. Legalitas tambang rakyat ini menimbulkan dilema bagi masa depan pangan dan hortikultura. (Foto: Istimewa)

BMR ditetapkan sebagai WPR emas terbesar di Sulut. Legalitas tambang rakyat ini menimbulkan dilema bagi masa depan pangan dan hortikultura. (Foto: Istimewa)

Penetapan Bolaang Mongondow Raya (BMR) sebagai zona Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) terbesar di Sulawesi Utara bukan sekadar kebijakan teknis.

Di balik 10.850 hektare lahan tambang rakyat yang baru dilegalkan, tersimpan dilema lama: pangan atau tambang.

Selama dua dekade terakhir, BMR identik dengan jagung dan padi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Bolmong kerap menempati posisi teratas dalam produksi beras di Sulut.

Tak hanya itu, hortikultura seperti cabai, tomat, hingga bawang merah dari bolaang Mongondow Timur (Boltim) juga menjadi penopang utama pasar lokal BMR.

Namun, aktivitas tambang emas rakyat, terutama di Bolaang Mongondow dan Boltim, semakin meluas.

Banyak petani yang tergoda beralih menjadi penambang. Alasannya sederhana: tambang memberi keuntungan cepat, sementara bertani memerlukan waktu dan modal yang tak sedikit.

“Dulu saya menanam jagung, sekarang ikut menambang. Lebih cepat dapat uang,” ujar seorang warga Boltim ketika ditemui di lokasi tambang tradisional.

Pengakuan ini menggambarkan tren bergesernya orientasi masyarakat dari pertanian ke pertambangan.

Masalahnya, lahan tambang sering berbatasan bahkan tumpang tindih dengan kawasan pertanian.

Jika tidak dikendalikan, legalisasi WPR justru bisa memperparah degradasi lahan produktif.

Air sungai yang tercemar limbah merkuri, tanah yang longsor, hingga sawah yang tak lagi subur menjadi ancaman nyata.

Di sisi lain, pemerintah pusat menekankan bahwa WPR bertujuan menertibkan penambangan rakyat agar legal, aman, dan ramah lingkungan.

Dengan WPR, masyarakat tidak lagi bekerja di area ilegal. Negara hadir untuk memberi kepastian hukum sekaligus pengawasan.

Namun, persoalan tak berhenti pada aspek legalitas. Tantangan terbesar ada pada keseimbangan pembangunan.

Apakah pemerintah daerah mampu menata agar emas dan pangan berjalan beriringan, tanpa saling meniadakan?

Para pengamat menilai, jalan tengah bisa ditempuh dengan model zonasi ketat: tambang di area tertentu, pertanian tetap dipertahankan di lahan produktif.

Disertai pengawasan serius agar aktivitas tambang tidak merambah ke sawah dan ladang.

Ke depan, BMR akan menjadi laboratorium nyata bagaimana sebuah daerah menata dua kepentingan vital: emas sebagai sumber ekonomi instan, dan pangan sebagai kebutuhan abadi.

Jika salah kelola, BMR bisa kehilangan identitasnya sebagai lumbung pangan Sulut.

Jika berhasil, BMR justru bisa menjadi contoh nasional bagaimana pertambangan rakyat dan pertanian bisa berdampingan secara berkelanjutan.

 

Berita Terkait

Pimpin Upacara HUT ke-62 Sulut di Kotamobagu, Sekda Sofyan Mokoginta Bacakan Pesan Gubernur
Perkuat Sinergi dengan Pemprov Sulut, Wali Kota Weny Gaib Sampaikan Harapan di HUT ke-62 Sulawesi Utara
Lomba Inovasi Daerah IGA 2026 Resmi Ditutup
Pemkot Kotamobagu Adopsi Sistem Integrasi Geospasial SISGITA dari Tangsel
Harga Rica Semakin Pedis, TPID Sulut Gelar Gerakan Pangan Murah di Pasar 23 Maret Kotamobagu
Kotamobagu Toreh Prestasi Membanggakan, Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri Raih Penghargaan
Pemkot Kotamobagu Clearing Up Polemik Penataan Paloko Kinalang: Tegaskan Median Jalan Bukan RTH
Hari Ke-2 IGA, OPD Unjuk Gigi Lewat Inovasi Pelayanan Publik

Berita Terkait

Rabu, 23 September 2026 - 00:33 WITA

Pimpin Upacara HUT ke-62 Sulut di Kotamobagu, Sekda Sofyan Mokoginta Bacakan Pesan Gubernur

Rabu, 23 September 2026 - 00:26 WITA

Perkuat Sinergi dengan Pemprov Sulut, Wali Kota Weny Gaib Sampaikan Harapan di HUT ke-62 Sulawesi Utara

Selasa, 22 September 2026 - 00:39 WITA

Lomba Inovasi Daerah IGA 2026 Resmi Ditutup

Sabtu, 19 September 2026 - 00:57 WITA

Harga Rica Semakin Pedis, TPID Sulut Gelar Gerakan Pangan Murah di Pasar 23 Maret Kotamobagu

Jumat, 18 September 2026 - 01:39 WITA

Kotamobagu Toreh Prestasi Membanggakan, Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri Raih Penghargaan

Berita Terbaru

Daerah

PT ASA Raih Penghargaan PWI Sulut Award 2026

Senin, 9 Nov 2026 - 10:47 WITA

Daerah

Lomba Inovasi Daerah IGA 2026 Resmi Ditutup

Selasa, 22 Sep 2026 - 00:39 WITA