KOTAMOBAGU-Pemerintah Kota Kotamobagu terus berkomitmen dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak menyusul dilaksanakannnya Rapat Supervisi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Kamis 26 Juni 2026.
Dalam rapat yang berlangsung di kantor UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Kotamobagu (KK) Wali Kota dr. Weny Gaib, Sp.M. diwakili Asisten I Sekretariat Daerah Kota Kotamobagu, Sahaya S. Mokoginta.
Hadir juga Kepala UPTD PPA Provinsi Sulawesi Utara Marsel S. Silom, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kotamobagu Ariel Denny Pasangkin, KBO Satreskrim Polres Kotamobagu Iptu Irwan Pakaya, Kepala UPTD PPA Kota Kotamobagu, jajaran Dinas Sosial, serta perangkat daerah terkait.
Rapat supervisi menjadi wadah evaluasi sekaligus penguatan koordinasi lintas sektor agar setiap penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan secara cepat, profesional, terintegrasi, dan berkelanjutan. Melalui forum tersebut, seluruh instansi menyamakan persepsi, memperjelas pembagian tugas, serta menyusun rekomendasi strategis guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada korban.
Sahaya S. Mokoginta menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan semata menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan merupakan kewajiban bersama seluruh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
“Perlindungan terhadap perempuan dan anak harus dilakukan secara menyeluruh. Korban tidak hanya membutuhkan kepastian hukum, tetapi juga pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, serta jaminan pelayanan hingga benar-benar pulih,” tegas Sahaya.
Ia menambahkan, sinergi antarinstansi menjadi kunci agar setiap korban memperoleh layanan yang komprehensif, mulai dari proses pelaporan hingga pemulihan.
Dalam rapat tersebut juga dipaparkan peran strategis UPTD PPA sebagai garda terdepan pelayanan krisis. Lembaga ini bertugas menerima pengaduan, melakukan penjangkauan korban, asesmen, pendampingan, hingga menyediakan rumah aman bagi korban yang membutuhkan perlindungan segera.
Setelah masa krisis teratasi, proses pelayanan tetap dilanjutkan melalui koordinasi antara UPTD PPA, Dinas Sosial, Kepolisian, Kejaksaan, serta organisasi perangkat daerah terkait untuk memastikan hak-hak korban tetap terpenuhi sampai seluruh proses penanganan selesai.
Pemkot juga mengajak masyarakat, khususnya perempuan dan anak yang menjadi korban maupun saksi tindak kekerasan, agar tidak takut melapor ke UPTD PPA Kota Kotamobagu di Jalan Paloko Kinalang, Kepolisian, maupun instansi berwenang lainnya. Setiap laporan dipastikan akan ditindaklanjuti secara cepat, profesional, serta mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7 Rekomendasi Strategis yang Dihasilkan:
- Penegakan Hukum Berkelanjutan: Pastikan proses hukum berjalan sesuai UU.
- Keberlanjutan Layanan: Korban tetap didampingi, dilindungi, dan direhabilitasi setelah masa krisis UPTD PPA.
- Koordinasi Lintas Sektor: Perkuat pendampingan UPTD PPA, Polisi, Jaksa, Dinsos, dan OPD terkait.
- Edukasi di Sekolah :Sosialisasi pencegahan kekerasan, bullying, kekerasan seksual, dan mekanisme pelaporan.
- Sistem Respons Cepat: Setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti cepat, profesional, dan terkoordinasi.
- Jaminan Perlindungan: Sediakan rumah aman bagi korban yang butuh perlindungan sementara. Lindungi korban dan pelapor.
- Family Tracing & Monitoring: Dinsos diminta telusuri keluarga korban tanpa pengasuh. Lakukan monev berkala agar penanganan efektif. (***)
